Pemanggilan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono yang akrab disapa Mas Botok, oleh Polda Metro Jaya menjadi sorotan publik di Jawa Tengah, termasuk bagi pembaca di Semarang yang mengikuti dinamika aksi warga Pati. Pemerhati hukum menilai klarifikasi Mas Botok soal rekening yang menampung dana sekitar Rp80 juta merupakan bagian normal penyelidikan, bukan langkah yang perlu ditafsirkan berlebihan.
Polda Metro Jaya menyatakan akan meminta keterangan terkait rekening tersebut. Polisi menegaskan tindakan atas rekening itu bukan penyitaan, melainkan penundaan transaksi sementara demi kepentingan penelusuran aliran dana, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Posisi AMPB Pati dalam perhatian kepolisian
Supriyono dikenal sebagai koordinator AMPB, aliansi masyarakat yang berbasis di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Isu pemanggilan ini relevan bagi warga Jateng karena menyangkut tokoh lokal yang aktif menyuarakan aspirasi warga di tingkat daerah maupun nasional.
Fokus kepolisian pada tahap ini diarahkan pada transparansi sumber dana, tujuan penggunaan, serta cara penghimpunan uang di rekening yang dimaksud. Penundaan transaksi digambarkan bersifat sementara dan bukan pengambilalihan aset secara permanen.
Pendapat pemerhati hukum pidana
Edi Saputra Hasibuan, pemerhati hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut pada prinsipnya adalah proses klarifikasi. Ia menekankan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan selama prosedur berjalan profesional.
Menurutnya, Polda Metro Jaya diyakini akan memperlakukan yang bersangkutan dengan baik tanpa intimidasi. Polisi berhak meminta keterangan, namun tetap wajib menghormati hak-hak hukum pihak yang dipanggil. Ia mengingatkan agar pemanggilan tidak dibesar-besarkan atau langsung dimaknai sebagai kriminalisasi.
Mengapa pemeriksaan dinilai penting
Pemeriksaan klarifikasi, kata Edi, diperlukan agar penyidik memperoleh gambaran utuh. Informasi yang dicari meliputi asal-usul dana, peruntukannya, dan mekanisme pengumpulannya. Tanpa keterangan langsung dari pihak terkait, ruang spekulasi justru bisa melebar.
Dosen pascasarjana itu menekankan bahwa pemanggilan semacam ini lumrah dalam praktik kepolisian. Selama batasan hukum dijaga, proses itu justru dapat memperjelas status perkara dan mengurangi kesalahpahaman di ruang publik.
- Pemanggilan bersifat klarifikasi, bukan vonis.
- Penundaan transaksi rekening disebut sementara, bukan sita.
- Nilai dana yang disinggung polisi sekitar Rp80 juta.
- Fokus pada asal usul, peruntukan, dan cara penghimpunan dana.
Implikasi bagi wacana publik di Jawa Tengah
Bagi pembaca di Semarang dan sekitarnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa aktivitas penggalangan dana oleh organisasi masyarakat di daerah tetap dapat masuk radar penegak hukum ketika ada indikasi yang perlu diluruskan. Transparansi keuangan gerakan sipil menjadi isu yang kian sensitif di mata publik Jateng.
Di sisi lain, pernyataan ahli hukum memberi kerangka bahwa hak warga untuk berserikat dan menyampaikan pendapat tetap harus dilindungi. Klarifikasi tidak otomatis meniadakan legitimasi aspirasi, selama seluruh pihak taat prosedur.
Hingga keterangan Edi Saputra Hasibuan disampaikan pada Rabu, 26 Agustus 2026, penekanan utama tetap pada profesionalitas polisi dan penghormatan hak yang dipanggil. Publik diimbau menunggu hasil klarifikasi secara proporsional tanpa menyebarkan tafsir yang belum terverifikasi.
Dengan pendekatan itu, pemanggilan koordinator AMPB diharapkan berjalan tertib, memberi kepastian fakta soal aliran dana, dan menjaga ruang dialog antara warga Pati, pemantau di kota-kota Jateng seperti Semarang, serta aparat penegak hukum di tingkat pusat.
Sumber: Sindo News.
