Harian Jateng

Tag: politik nasional

  • Elite Partai Ummat Hadiri HUT Demokrat, Desak Revisi UU Pemilu Lebih Terbuka

    Elite Partai Ummat Hadiri HUT Demokrat, Desak Revisi UU Pemilu Lebih Terbuka

    Perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta menjadi momen Partai Ummat menyampaikan pesan politik soal revisi UU Pemilu. Elite partai non-parlemen itu menekankan pentingnya ruang yang lebih adil bagi seluruh kontestan pemilu, termasuk di daerah seperti Jawa Tengah yang pemilihannya selalu ketat.

    Rombongan Partai Ummat dipimpin Pelaksana Tugas Ketua Umum Ansufri ID Sambo, didampingi Ketua Harian Heikal Safar, Sekretaris Eksekutif Taufik Hidayat, serta jajaran Ketua DPP. Mereka hadir di puncak perayaan di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Jumat, 11 September 2026, dan disambut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Kehadiran elite non-parlemen di HUT Demokrat

    Keikutsertaan Partai Ummat dalam acara internal partai parlemen itu dinilai bukan sekadar seremoni. Menurut Heikal Safar, langkah tersebut dapat membuka jalur sinergi antara partai yang sudah duduk di parlemen dan yang belum lolos ambang batas.

    Ia menyebut aliansi strategis bisa dibangun lewat lobi kebijakan, kerja sama elektoral, hingga dukungan di sejumlah tingkatan pemerintahan. Partai Ummat juga mengusulkan agar dilibatkan dalam penyusunan kerja sama formal maupun informal terkait isu-isu kebijakan publik.

    Desakan transparansi saat bahas UU Pemilu

    Sekretaris Eksekutif Partai Ummat, Taufik Hidayat, menegaskan harapan agar fraksi-fraksi di parlemen bersikap transparan saat merevisi Undang-Undang Pemilu. Kerangka legislasi, katanya, tidak boleh lagi terkesan eksklusif hanya bagi partai yang sudah punya kursi.

    Pesan itu relevan bagi pemilih di Semarang dan Jawa Tengah. Aturan main nasional menentukan siapa yang bisa bertarung di DPR, DPRD provinsi, hingga kota/kabupaten. Perubahan pasal ambang batas atau sistem proporsional akan langsung terasa di peta politik lokal.

    Ambang batas parlemen jadi isu krusial

    Dalam pertemuan dengan sesama partai non-parlemen di Sekretariat Bersama (Sekber), Partai Ummat terus mendorong penurunan parliamentary threshold. Langkah itu dinilai penting agar setiap partai, termasuk Partai Ummat, mendapat kesempatan bersaing yang setara pada pemilu berikutnya.

    Tanpa penyesuaian ambang batas, partai baru atau yang belum punya fraksi berisiko sulit menembus parlemen meski meraih dukungan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Partai Ummat menempatkan isu ini sebagai prioritas advokasi bersama partai luar parlemen lainnya.

    Sinergi parpol dan implikasi bagi pemilih Jateng

    Bagi pembaca di Semarang, wacana inklusivitas revisi UU Pemilu menyangkut kualitas pilihan di bilik suara. Semakin terbuka proses perumusan aturan, semakin besar peluang munculnya alternatif calon dan partai yang mewakili aspirasi warga Jawa Tengah.

    • Transparansi pembahasan revisi di parlemen
    • Pelibatan partai non-parlemen dalam dialog kebijakan
    • Evaluasi ambang batas agar kompetisi lebih adil
    • Sinergi formal-informal tanpa mengorbankan independensi

    Hingga berita ini disusun, fokus Partai Ummat tetap pada dua hal: membangun jembatan dengan partai parlemen seperti Demokrat, dan memastikan revisi regulasi pemilu tidak menutup pintu bagi peserta baru. Perayaan HUT ke-25 Demokrat menjadi panggung untuk menyampaikan posisi tersebut secara langsung kepada elite partai yang sudah mapan di Senayan.

    Pemilih Jawa Tengah pantas memantau kelanjutan perdebatan ini. Sebab, hasil akhir revisi UU Pemilu akan memengaruhi peta koalisi, kualitas caleg, dan tata cara pemilihan di tingkat nasional maupun daerah pada kontestasi mendatang.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Partai Ummat, HUT Demokrat, revisi UU Pemilu, ambang batas parlemen, AHY, SBY, politik nasional, pemilu

  • Hanura Desak RUU Pemilu Selesai 2026 demi Siap Hadapi Kontestasi 2029

    Hanura Desak RUU Pemilu Selesai 2026 demi Siap Hadapi Kontestasi 2029

    Pembahasan RUU Pemilu 2026 menjadi sorotan Partai Hanura agar tidak molor hingga mendekati tahun pemungutan suara. Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella menegaskan, target penyelesaian sebelum akhir 2026 penting supaya seluruh partai punya ruang cukup menata strategi menuju Pemilu 2029, termasuk struktur di daerah seperti Jawa Tengah dan Semarang.

    Pernyataan itu disampaikan Rio Capella usai memimpin konsolidasi Tim Task Force bersama DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury, Jambi, Jumat, 4 September 2026. Ia menilai proses di DPR masih berjalan dan belum menunjukkan kepastian jadwal final.

    Risiko pembahasan di injury time

    Menurut Rio Capella, menunda finalisasi aturan main pemilu hingga menit-menit terakhir berpotensi mengganggu persiapan teknis dan politik. Tahapan pencalonan, verifikasi kepengurusan, hingga logistik membutuhkan kepastian hukum yang lebih dini.

    Bagi kader di luar parlemen, keterlambatan regulasi sering membuat mesin partai bekerja dalam ketidakpastian. Hanura ingin skenario itu dihindari agar tidak mengulang ketergesaan yang kerap muncul mendekati tahun pemilu.

    Usulan pertemuan DPR dengan seluruh pimpinan partai

    Hanura mengusulkan DPR mengundang pimpinan seluruh partai politik, baik yang duduk di parlemen maupun yang belum. Langkah ini dinilai mempercepat sinkronisasi isu krusial dalam draf RUU Pemilu.

    Secara khusus, Rio Capella berharap Sufmi Ahmad Dasco yang mewakili DPR segera bertemu partai-partai di luar parlemen. Pertemuan lebih awal dinilai memberi kesempatan setara bagi semua kekuatan politik untuk memahami arah perubahan aturan.

    • Target Hanura: RUU Pemilu rampung sebelum akhir 2026
    • Alasan: menghindari hambatan tahapan Pemilu 2029
    • Saran: dialog DPR dengan pimpinan partai di dalam dan luar parlemen
    • Konteks pernyataan: konsolidasi Hanura se-Jambi, 4 September 2026

    Dampak ke persiapan partai di daerah

    Kepastian regulasi nasional langsung memengaruhi kerja DPD dan DPC di wilayah. Di Jawa Tengah, partai biasanya menyesuaikan konsolidasi cabang, rekrutmen kader, serta pemetaan daerah pemilihan setelah kerangka hukum nasional jelas.

    Pembaca di Semarang dan sekitarnya berkepentingan pada kejelasan jadwal karena tahapan pemilu nasional beririsan dengan dinamika politik lokal. Semakin cepat RUU selesai, semakin longgar waktu partai menata struktur hingga tingkat kecamatan tanpa terburu-buru.

    Jeda waktu untuk mesin politik 2029

    Rio Capella menekankan bahwa partai di luar parlemen perlu mempersiapkan diri lebih dini. Jeda antara pengesahan undang-undang dan dimulainya tahapan resmi menjadi ruang berharga untuk pelatihan saksi, penataan data pemilih internal, serta penguatan komunikasi publik.

    Hanura memandang penyelesaian RUU Pemilu bukan sekadar agenda legislasi di Jakarta, melainkan penentu kesiapan kontestasi di seluruh provinsi. Tanpa kepastian akhir 2026, risiko tumpang tindih jadwal dan interpretasi aturan diperkirakan meningkat.

    Dengan desakan ini, bola ada di tangan DPR untuk mempercepat dialog lintas partai. Kejelasan regulasi lebih awal diharapkan menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029 dan memberi ruang adil bagi semua peserta, dari pusat hingga daerah.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: RUU Pemilu, Partai Hanura, Pemilu 2029, Patrice Rio Capella, DPR, politik nasional, Jawa Tengah, regulasi pemilu