Seorang pelaut AS loncat dari geladak kapal induk USS Abraham Lincoln pada awal Agustus memicu perhatian luas, termasuk di kalangan pembaca berita internasional di Semarang dan Jawa Tengah. Insiden yang oleh istri prajurit disebut upaya bunuh diri itu kini berlanjut ke proses disiplin militer non-yudisial di Washington.
Prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat berusia 19 tahun itu dilaporkan jatuh ke laut pada 3 Agustus, saat kapal induk masih menjalani penugasan panjang lebih dari 250 hari. Setelah penyelamatan dan rangkaian perawatan, dokumen dakwaan menempatkannya di bawah ancaman sanksi internal angkatan bersenjata.
Kronologi loncatan di tengah penugasan panjang
Menurut keterangan yang beredar, kejadian berlangsung di tengah ritme operasi kapal yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Istri pelaut menyampaikan bahwa loncatan tersebut merupakan upaya mengakhiri hidup, bukan kecelakaan biasa di atas kapal perang.
USS Abraham Lincoln dikenal sebagai salah satu kapal induk utama Angkatan Laut AS. Durasi pelayaran yang melebihi 250 hari menjadi konteks penting karena tekanan tugas di laut lepas sering dikaitkan dengan kelelahan personel, meski penyelidikan formal militer berjalan terpisah dari narasi keluarga.
Penyelamatan helikopter dan pemulangan ke San Diego
Pelaut tersebut bertahan di air sekitar satu jam sebelum tim pencarian dan penyelamatan Angkatan Laut AS menjemputnya dengan helikopter. Ia mendapat perawatan awal di atas kapal induk, lalu dievakuasi secara medis.
Pada 13 Agustus, ia dipulangkan ke San Diego. Di kota itu, perawatan dilanjutkan selama lima hari di Naval Medical Center San Diego, yang kerap disebut fasilitas Balboa. Setelah masa perawatan singkat tersebut, jalur pemulihan di darat menjadi sorotan keluarga.
Dakwaan malingering dan mangkir tanpa izin
Dokumen dakwaan yang ditinjau media pada Sabtu, 29 Agustus 2026, menuding pelaut melanggar Pasal 83 Uniform Code of Military Justice terkait malingering. Pasal itu mengatur perbuatan berpura-pura sakit atau melukai diri sendiri agar terhindar dari pekerjaan, tugas, atau dinas.
Selain itu, ia juga dihubungkan dengan Pasal 86 tentang mangkir tanpa izin. Sanksi yang menanti bersifat non-yudisial, artinya diproses lewat mekanisme disiplin internal militer, bukan sidang pidana sipil biasa. Rincian hukuman final belum menjadi bagian dari laporan publik yang tersedia.
- Pasal 83 UCMJ: tuduhan malingering atau melukai diri untuk menghindari dinas
- Pasal 86 UCMJ: terkait ketidakhadiran tanpa izin
- Jalur penanganan: hukuman non-yudisial di lingkungan Angkatan Laut AS
Keluhan istri soal akses terapi setelah rawat inap
Istri prajurit menyatakan bahwa selama di fasilitas medis San Diego, suaminya tidak menemui psikiater maupun terapis. Ia juga disebut diperintahkan segera kembali bekerja setelah dipulangkan dari perawatan.
Sesi terapi pertama baru berlangsung pada 26 Agustus, berminggu-minggu setelah insiden di laut. Keluhan itu menempatkan isu dukungan kesehatan mental personel kapal induk ke panggung publik, berdampingan dengan proses disiplin yang sedang berjalan.
Bagi pembaca Harian Jateng, kasus ini menjadi pengingat bahwa berita pertahanan global kerap menyentuh sisi kemanusiaan prajurit, bukan semata kekuatan kapal perang. Fakta yang terungkap sejauh ini terbatas pada kronologi penyelamatan, jadwal perawatan, isi dakwaan UCMJ, serta keterangan istri sebagaimana dilaporkan media asal.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan komando terkait hukuman non-yudisial dan apakah angkatan laut memublikasikan langkah tambahan soal pendampingan psikologis awak kapal. Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi terbaru yang mengubah rangkaian fakta di atas.
Sumber: Sindo News.