Indonesia dinilai tidak kekurangan destinasi wisata kelas dunia, melainkan kemampuan mengubah kekayaan alam dan budaya menjadi devisa, investasi, serta lapangan kerja. Isu konversi potensi wisata itu menjadi sorotan utama Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady, dalam forum sarapan ekonomi diplomatik di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan Kadin Monthly Diplomatic Economic Breakfast di Ruang Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jumat, 11 September 2026. Acara dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, jajaran kementerian, para duta besar, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, pengurus Kadin pusat dan daerah, perwakilan kamar dagang asing, investor, serta pelaku industri pariwisata.
Partisipasi diplomatik terbesar di forum bulanan Kadin
Forum itu mencatat kehadiran perwakilan dari 67 negara, terdiri atas 39 duta besar dan 28 anggota korps diplomatik lainnya. Menurut James, angka tersebut merupakan partisipasi diplomatik terbesar sejak Kadin rutin menggelar sarapan ekonomi bulanan. Momentum ini dimanfaatkan untuk menekankan bahwa daya tarik Indonesia tetap kuat di mata komunitas internasional.
Ia menegaskan, modal dasar pariwisata nasional pada dasarnya sudah tersedia: pantai dan laut, lokasi selam serta selancar, ribuan pulau, gunung berapi, hutan, keragaman budaya, kekayaan kuliner, dan keramahan masyarakat. Yang masih perlu diperbaiki adalah rantai nilai yang menghubungkan aset tersebut dengan pasar wisatawan.
Dari keindahan alam menuju pengalaman dan belanja wisatawan
James menggambarkan tantangan konversi secara berjenjang. Keindahan alam harus diubah menjadi destinasi yang mudah dijangkau; aksesibilitas digeser menjadi pengalaman berwisata yang bermutu; pengalaman itu kemudian mendorong belanja; belanja membuka ruang investasi; dan investasi pada akhirnya menciptakan lapangan kerja serta kesejahteraan di sekitar destinasi.
Pembangunan pariwisata, ujarnya, tidak selalu harus dimulai dari proyek berskala raksasa. Prioritas justru pada penguatan ekosistem: konektivitas destinasi dengan transportasi, ketersediaan akomodasi, promosi yang konsisten, standar layanan, serta kualitas pengalaman pengunjung. Tanpa rantai itu, potensi yang sudah dibicarakan puluhan tahun sulit berbuah kedatangan wisatawan, lama tinggal yang lebih panjang, dan kunjungan berulang.
Celan infrastruktur dan layanan yang masih perlu ditutup
Sejumlah celah masih terbuka. Indonesia perlu memperkuat konektivitas penerbangan, kapasitas hotel, transportasi publik, pusat perbelanjaan, restoran, kalender penyelenggaraan acara, kebersihan destinasi, kemudahan perjalanan, konektivitas digital, serta konsistensi promosi ke luar negeri. Tanpa penopang itu, keunggulan alam dan budaya sulit bersaing secara penuh di pasar global.
Bagi pembaca di Jawa Tengah, kerangka berpikir serupa relevan untuk kawasan wisata di sekitar Semarang dan destinasi provinsi yang mengandalkan budaya, kuliner, serta alam. Penguatan akses, layanan, dan promosi terpadu menjadi prasyarat agar kunjungan tidak berhenti di angka kedatangan semata, melainkan mengalir menjadi belanja dan kesempatan kerja lokal—sejalan dengan arah yang digarisbawahi di forum Kadin.
Sasaran akhir: devisa, investasi, dan kesejahteraan
James menekankan bahwa pembicaraan potensi sudah berlangsung lama. Tantangan kini lebih operasional: mengubah aset menjadi jumlah wisatawan, masa tinggal lebih lama, belanja lebih besar, arus investasi, lapangan kerja, dan loyalitas pengunjung. Pendekatan ekosistem dinilai lebih strategis daripada sekadar menambah daftar destinasi baru tanpa penopang layanan.
Kehadiran menteri, gubernur, diplomat, dan pelaku usaha dalam satu forum menandakan isu ini menuntut koordinasi lintas sektor. Bila konektivitas, akomodasi, promosi, dan mutu pengalaman bergerak selaras, kekayaan alam serta budaya Indonesia berpeluang lebih nyata berkontribusi pada devisa dan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata.
Sumber: Sindo News.