Perkara dugaan penyebaran informasi soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik, termasuk di kalangan pembaca Jawa Tengah. Fokus terbaru bukan pada isi pokok tuduhan, melainkan peluang tim kuasa hukum mengajukan eksepsi sebelum sidang masuk tahap pembuktian. Pakar hukum pidana Didit Wijayanto menilai ruang itu masih terbuka lebar.
Dalam acara televisi Rakyat Bersuara bertajuk “Segera Disidang, Roy Siap?” yang ditayangkan iNews pada Selasa, 8 September 2026, Didit menekankan urutan prosedural yang mestinya dilalui. Ia mengingatkan agar pembahasan tidak langsung meloncat ke materi pokok perkara.
Tahap eksepsi dulu, baru pembuktian
Menurut Didit Wijayanto, mekanisme acara pidana menempatkan eksepsi sebagai pintu awal setelah dakwaan dibacakan. Pada tahap itu, penasihat hukum dapat mempersoalkan kejelasan formal dan materiil surat dakwaan tanpa langsung berdebat soal fakta di lapangan.
“Sebelum kita masuk pembuktian pokok perkara, kita harus masuk dulu ke tahap eksepsi. Ya, ini tidak dibahas,” ujar Didit dalam program tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa urutan beracara tidak boleh diabaikan demi mempercepat proses.
Dakwaan diperbaiki, celah tetap ada
Jaksa disebut telah memperbaiki surat dakwaan. Namun, dari hasil pengamatan yang disampaikan Didit setelah melihat dokumen dari tim penasihat hukum, perbaikan tersebut belum menutup seluruh celah yang bisa dipersoalkan di muka sidang.
Ia menilai paling sedikit terdapat dua belas materi yang layak diajukan sebagai eksepsi. Argumen utamanya mengarah pada karakter dakwaan yang dinilai obscuur libel atau kurang jelas, sehingga berpotensi merugikan hak terdakwa untuk memahami tuduhan secara utuh.
Arti obscuur libel bagi sidang
Istilah obscuur libel merujuk pada dakwaan yang kabur, tidak runtut, atau tidak memuat uraian perbuatan secara cukup. Dalam praktik, keberatan semacam ini sering menjadi senjata pertama penasihat hukum agar majelis menilai apakah dakwaan layak dilanjutkan ke pembuktian.
Bagi publik Semarang dan Jawa Tengah yang mengikuti kasus nasional ini, penjelasan itu membantu memahami mengapa sidang tidak selalu langsung membahas barang bukti atau saksi. Prosedur formal justru menjadi penentu apakah perkara akan berjalan mulus atau tertahan di tahap awal.
- Eksepsi diajukan sebelum masuk pokok perkara
- Dakwaan yang sudah diperbaiki tetap dinilai punya celah
- Sekitar 12 poin berpotensi dipersoalkan sebagai obscuur libel
- Fokus awal sidang pada kejelasan formal dakwaan jaksa
Implikasi bagi jadwal sidang berikutnya
Jika eksepsi diajukan secara rinci, majelis hakim perlu memberi ruang jawaban jaksa dan mempertimbangkan keberatan tersebut. Lamanya proses di tahap ini bergantung pada ketajaman argumen kedua belah pihak serta ketegasan majelis dalam menilai kejelasan dakwaan.
Didit Wijayanto tidak merinci satu per satu dua belas poin tersebut di siaran yang sama. Namun, penekanannya jelas: peluang formal masih ada, dan tim kuasa hukum Roy Suryo dinilai punya basis untuk memanfaatkannya sebelum perkara masuk ke arena pembuktian substansial.
Bagi pembaca Harian Jateng, perkembangan ini relevan sebagai pelajaran literasi hukum. Kasus yang berawal dari perdebatan informasi publik soal dokumen pejabat negara menunjukkan bahwa jalur pidana tetap terikat pada ketatnya syarat dakwaan. Kejelasan surat dakwaan bukan formalitas belaka, melainkan jaminan agar proses adil dan terdakwa tahu tepat apa yang harus dilawan.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah keberatan eksepsi benar-benar diajukan secara lengkap dan bagaimana majelis menanggapinya. Hingga saat ini, pernyataan pakar tersebut menjadi penanda bahwa perjalanan sidang Roy Suryo masih panjang di ranah prosedural, sebelum publik mendengar perdebatan bukti terkait isu ijazah yang menjadi asal-usul perkara.
Sumber: Sindo News.
