Pembahasan APBD Perubahan 2026 di daerah-daerah kembali menjadi sorotan publik, termasuk bagi pembaca di Jawa Tengah yang menaruh perhatian pada pola belanja daerah yang berpihak pada rakyat. Di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo, Rayanto, menegaskan agar revisi anggaran tahun berjalan diarahkan lebih kuat pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya, arah belanja dalam APBD Perubahan tidak boleh hanya bersifat administratif. Struktur anggaran perlu menempatkan program prioritas yang nyata menggerakkan aktivitas ekonomi lokal serta mempercepat pemerataan pembangunan antarkawasan di Barito Timur.
Desakan agar anggaran lebih berpihak pada masyarakat
Rayanto menekankan bahwa APBD Perubahan 2026 harus pro ekonomi dan benar-benar memihak kepentingan warga. Ia menyinggung pentingnya keadilan spasial agar manfaat pembangunan tidak hanya terasa di wilayah tertentu. Pendekatan ini, katanya, menjadi prasyarat agar pertumbuhan daerah lebih inklusif.
Dalam konteks pengawasan legislatif, desakan tersebut menempatkan DPRD sebagai pihak yang mengawal agar perubahan anggaran tidak bergeser dari kebutuhan riil masyarakat. Fokusnya tetap pada outcome: daya beli, akses layanan, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Infrastruktur jadi kunci mobilitas dan distribusi
Pembangunan infrastruktur dinilai Rayanto sebagai salah satu penentu pertumbuhan ekonomi daerah. Jaringan yang memadai membuka akses warga, memperlancar mobilitas, serta mendukung distribusi barang dan jasa. Tanpa fondasi itu, program ekonomi lainnya berisiko kurang optimal.
Ia mendorong pemerintah daerah menyusun daftar proyek infrastruktur berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pemerataan antarwilayah tetap harus menjadi pertimbangan utama agar kesenjangan akses tidak melebar.
Prioritas program yang menggerakkan perekonomian lokal
Struktur APBD Perubahan, menurut pandangan tersebut, idealnya menempatkan alokasi pada program yang berdampak langsung pada roda ekonomi warga. Hal ini mencakup dukungan terhadap aktivitas produktif, kelancaran rantai pasok, serta fasilitasi ruang usaha yang terjangkau.
Dengan menempatkan prioritas secara jelas, perubahan anggaran diharapkan tidak sekadar menambah pos belanja, melainkan memperbaiki kualitas belanja. Efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi dua sisi yang saling terkait dalam pengelolaan fiskal daerah.
- Orientasi belanja pada kebutuhan masyarakat luas
- Pembangunan infrastruktur sesuai skala prioritas
- Pemerataan manfaat antarkawasan
- Program yang mendorong aktivitas ekonomi warga
Catatan untuk pembaca daerah lain, termasuk Jateng
Bagi pembaca Harian Jateng di Semarang dan sekitarnya, perdebatan APBD Perubahan di Barito Timur memberi gambaran pola yang sering muncul di banyak daerah: bagaimana menyeimbangkan pro-ekonomi dengan keberpihakan sosial. Prinsip pemerataan, prioritas infrastruktur, dan belanja yang menyentuh kebutuhan warga merupakan isu lintas wilayah.
Meski konteks geografis berbeda, semangat mengawal perubahan anggaran agar tidak abai pada rakyat tetap relevan. Publik daerah dapat menjadikan prinsip serupa sebagai acuan saat mengikuti pembahasan APBD di lingkungan masing-masing, tanpa menyamakan angka atau proyek yang belum terverifikasi.
Ke depan, implementasi usulan Rayanto akan bergantung pada kesepakatan eksekutif dan legislatif di Barito Timur serta ketepatan perumusan program dalam dokumen perubahan anggaran. Yang jelas, arah yang ia soroti menempatkan ekonomi kerakyatan dan keadilan pembangunan sebagai poros utama APBD Perubahan 2026.
Sumber: Sindo News.