Pembahasan RUU Pemilu 2026 menjadi sorotan Partai Hanura agar tidak molor hingga mendekati tahun pemungutan suara. Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella menegaskan, target penyelesaian sebelum akhir 2026 penting supaya seluruh partai punya ruang cukup menata strategi menuju Pemilu 2029, termasuk struktur di daerah seperti Jawa Tengah dan Semarang.
Pernyataan itu disampaikan Rio Capella usai memimpin konsolidasi Tim Task Force bersama DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury, Jambi, Jumat, 4 September 2026. Ia menilai proses di DPR masih berjalan dan belum menunjukkan kepastian jadwal final.
Risiko pembahasan di injury time
Menurut Rio Capella, menunda finalisasi aturan main pemilu hingga menit-menit terakhir berpotensi mengganggu persiapan teknis dan politik. Tahapan pencalonan, verifikasi kepengurusan, hingga logistik membutuhkan kepastian hukum yang lebih dini.
Bagi kader di luar parlemen, keterlambatan regulasi sering membuat mesin partai bekerja dalam ketidakpastian. Hanura ingin skenario itu dihindari agar tidak mengulang ketergesaan yang kerap muncul mendekati tahun pemilu.
Usulan pertemuan DPR dengan seluruh pimpinan partai
Hanura mengusulkan DPR mengundang pimpinan seluruh partai politik, baik yang duduk di parlemen maupun yang belum. Langkah ini dinilai mempercepat sinkronisasi isu krusial dalam draf RUU Pemilu.
Secara khusus, Rio Capella berharap Sufmi Ahmad Dasco yang mewakili DPR segera bertemu partai-partai di luar parlemen. Pertemuan lebih awal dinilai memberi kesempatan setara bagi semua kekuatan politik untuk memahami arah perubahan aturan.
- Target Hanura: RUU Pemilu rampung sebelum akhir 2026
- Alasan: menghindari hambatan tahapan Pemilu 2029
- Saran: dialog DPR dengan pimpinan partai di dalam dan luar parlemen
- Konteks pernyataan: konsolidasi Hanura se-Jambi, 4 September 2026
Dampak ke persiapan partai di daerah
Kepastian regulasi nasional langsung memengaruhi kerja DPD dan DPC di wilayah. Di Jawa Tengah, partai biasanya menyesuaikan konsolidasi cabang, rekrutmen kader, serta pemetaan daerah pemilihan setelah kerangka hukum nasional jelas.
Pembaca di Semarang dan sekitarnya berkepentingan pada kejelasan jadwal karena tahapan pemilu nasional beririsan dengan dinamika politik lokal. Semakin cepat RUU selesai, semakin longgar waktu partai menata struktur hingga tingkat kecamatan tanpa terburu-buru.
Jeda waktu untuk mesin politik 2029
Rio Capella menekankan bahwa partai di luar parlemen perlu mempersiapkan diri lebih dini. Jeda antara pengesahan undang-undang dan dimulainya tahapan resmi menjadi ruang berharga untuk pelatihan saksi, penataan data pemilih internal, serta penguatan komunikasi publik.
Hanura memandang penyelesaian RUU Pemilu bukan sekadar agenda legislasi di Jakarta, melainkan penentu kesiapan kontestasi di seluruh provinsi. Tanpa kepastian akhir 2026, risiko tumpang tindih jadwal dan interpretasi aturan diperkirakan meningkat.
Dengan desakan ini, bola ada di tangan DPR untuk mempercepat dialog lintas partai. Kejelasan regulasi lebih awal diharapkan menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029 dan memberi ruang adil bagi semua peserta, dari pusat hingga daerah.
Sumber: Sindo News.