Pemeriksaan Yuddy Renaldi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kembali digelar di Jakarta pada Rabu, 9 September 2026. Mantan direktur utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten itu dipanggil dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Bagi pembaca di Jawa Tengah, kasus lembaga keuangan daerah ini menjadi perhatian karena menyentuh tata kelola bank pembangunan daerah yang mirip dengan praktik di banyak provinsi.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yuddy Renaldi, yang disebut dengan inisial YR, selaku direktur utama BJB. Agenda tersebut merupakan lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di bank tersebut.
Kedatangan di Gedung KPK dan status pemeriksaan
Menurut informasi yang dihimpun, Yuddy tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Ia kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kehadiran mantan dirut ini menandai tahap lanjutan setelah ia pernah diperiksa pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara yang sama, ia merupakan salah satu dari lima orang yang disangkakan. Empat tersangka lain lebih dulu ditahan KPK pada Senin, 10 Agustus 2026.
Empat tersangka lain yang sudah ditahan
Para tersangka yang ditahan mencakup pejabat internal bank dan pihak swasta yang terkait pengadaan. Widi Hartoto, inisial WH, menjabat pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB dan sebelumnya memimpin Divisi Corporate Secretary pada periode 2020–2024.
Ikin Asikin Dulmanan (ID) merupakan direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Antedja Muliatama. Suhendrik (SHD) adalah direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres. Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK) menjabat komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. Kombinasi tersangka internal dan eksternal ini menggambarkan fokus penyidikan pada rantai pengadaan iklan.
Konteks dugaan korupsi pengadaan iklan BJB
Perkara yang ditangani KPK berpusat pada dugaan penyimpangan dalam pengadaan iklan di Bank BJB. Pemeriksaan terhadap mantan direktur utama dilanjutkan untuk memperdalam peran dan alur keputusan terkait paket iklan tersebut. Hingga jadwal 9 September 2026, KPK belum mengumumkan detail nilai kerugian negara dalam keterangan singkat juru bicara.
Bagi publik perbankan daerah, termasuk nasabah dan pengawas di wilayah Jawa, kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi belanja promosi. Bank pembangunan daerah mengelola dana publik dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga proses lelang serta penunjukan vendor iklan menjadi titik rawan yang sering diawasi aparat.
Implikasi bagi tata kelola bank daerah
Meskipun Bank BJB beroperasi utama di Jawa Barat dan Banten, pola kasus pengadaan di BPD sering menjadi rujukan pembelajaran di daerah lain, termasuk Jawa Tengah. Penguatan pengendalian internal, pemisahan wewenang divisi sekretaris perusahaan, serta audit belanja nonorganik seperti iklan dinilai krusial agar risiko serupa diminimalkan.
Pemeriksaan berulang terhadap tersangka utama menandakan penyidikan masih aktif. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan resmi dari KPK tanpa menyebarkan spekulasi. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan memberi efek jera pada praktik pengadaan di lembaga keuangan milik daerah.
Ringkasnya, Yuddy Renaldi kembali memenuhi panggilan penyidik pada 9 September 2026 terkait perkara iklan BJB, setelah pemeriksaan Agustus dan penetapan lima tersangka dengan empat orang sudah ditahan sejak 10 Agustus 2026. Transparansi proses hukum tetap menjadi kunci kepercayaan publik terhadap bank daerah.
Sumber: Sindo News.