Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyampaikan penolakan terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Sikap itu dibacakan menjelang jadwal unjuk rasa yang disebut digelar Kamis, 27 Agustus 2026. Fokus penolakan bertumpu pada kekhawatiran terhadap ancaman provokasi serta risiko retaknya persatuan.
Pernyataan disampaikan Ketua Umum PP SEMMI Zulhadi Ariza di Warkop Kedua, kawasan Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Ia didampingi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang sama. Bagi pembaca di Jawa Tengah, isu ini menyentuh karena Pati merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi ini.
Alasan penolakan terkait legitimasi dan etika demokrasi
Zulhadi menekankan bahwa PP SEMMI menolak seruan aksi AMPB apabila gerakan itu tidak memiliki legitimasi yang merepresentasikan bangsa Indonesia. Menurutnya, setiap aksi publik wajib menjunjung etika moral demokrasi agar tidak mudah disusupi kepentingan yang merusak.
Ia menilai aksi tanpa landasan legitimasi yang jelas berpotensi membuka celah provokasi. Dalam pandangan organisasi tersebut, kondisi seperti itu dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Penegasan ini menjadi inti sikap yang dibacakan di hadapan media.
Lima butir pernyataan sikap dibacakan bersama mahasiswa
Selain penolakan terhadap jadwal aksi 27 Agustus 2026, PP SEMMI menyampaikan lima pernyataan sikap sebagai posisi resmi organisasi. Butir-butir itu dibacakan secara bersama oleh jajaran pengurus dan mahasiswa yang hadir di lokasi.
Meski rincian teknis aksi AMPB menjadi sorotan publik, SEMMI memilih menekankan aspek kehati-hatian. Mereka mengingatkan bahwa ruang demonstrasi sah secara konstitusional, namun harus dijaga agar tidak berubah menjadi alat memecah belah.
Kaitan isu Pati bagi publik Jawa Tengah
Kabupaten Pati berada di jalur pantura Jawa Tengah, sehingga dinamika warganya kerap diikuti masyarakat Semarang dan kota-kota sekitar. Isu yang dibawa ke ibu kota negara tetap memiliki resonansi lokal, terutama soal cara menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan gesekan sosial di daerah asal.
Pengamat sosial di Jateng umumnya mendorong dialog antarpihak sebelum aksi massal digelar di Jakarta. Pendekatan itu dinilai lebih aman bagi stabilitas wilayah dan citra daerah di tingkat nasional. PP SEMMI sendiri menempatkan persatuan sebagai batas yang tidak boleh dilanggar.
- Aksi AMPB direncanakan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.
- Jadwal yang disebut: Kamis, 27 Agustus 2026.
- PP SEMMI menolak jika legitimasi dan etika demokrasi dinilai lemah.
- Risiko utama yang diingatkan: provokasi dan perpecahan.
Imbauan menahan diri dari narasi yang memecah belah
Dalam pembacaan sikapnya, Zulhadi mengajak seluruh pihak menimbang dampak jangka panjang dari setiap seruan turun ke jalan. Mahasiswa yang hadir mendukung penegasan bahwa demonstrasi tidak boleh kehilangan arah moral.
Organisasi tersebut ingin publik membedakan antara penyampaian aspirasi yang sehat dan gerakan yang rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, energi demokrasi tetap produktif, bukan justru melahirkan ketegangan baru antarwarga.
Menjelang tanggal yang disebut sebagai hari aksi, imbauan untuk menjaga kondusivitas menjadi relevan bagi warga Pati, Semarang, maupun masyarakat Indonesia secara luas. Persatuan nasional digarisbawahi sebagai fondasi yang harus dijaga bersama.
PP SEMMI menutup sikapnya dengan penegasan konsisten: penolakan berlaku selama aksi dinilai tidak memenuhi legitimasi yang mewakili bangsa serta rentan memicu provokasi. Publik diimbau mencermati perkembangan secara bijak dan mengutamakan jalur dialog.
Sumber: Sindo News.