Harian Jateng

Category: Jateng

  • Pakar Desak Proyek Panas Bumi Ungaran-Kendal Utamakan Perlindungan Warga

    Pakar Desak Proyek Panas Bumi Ungaran-Kendal Utamakan Perlindungan Warga

    Rencana pembangunan PLTP Gedongsongo di kawasan Ungaran serta lokasi serupa di Kendal kembali menjadi sorotan publik Jawa Tengah. Pengembangan panas bumi dipandang strategis bagi transisi energi, namun pakar mengingatkan agar manfaat listrik bersih tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup warga di sekitar lokasi proyek.

    Pemerintah terus mendorong bauran energi baru dan terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi di wilayah tersebut. Bagi pembaca di Semarang dan sekitarnya, isu ini relevan karena Gedongsongo berada di Ungaran yang berdekatan dengan ibu kota provinsi, sementara Kendal menjadi kawasan industri dan permukiman yang turut terdampak kebijakan energi regional.

    Posisi panas bumi dalam transisi energi nasional

    Deputi Direktur Pradipa Institute, Agus Surono, menilai panas bumi memiliki keunggulan sebagai sumber terbarukan yang relatif stabil pasokan listriknya. Ia menyebut pengembangan ini dapat membantu menekan ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Agus menegaskan dukungan terhadap agenda pemerintah tidak boleh diartikan sebagai pembiaran terhadap dampak lingkungan, sosial, tata ruang, maupun kepentingan masyarakat di wilayah pengembangan.

    Manfaat energi bersih tidak boleh mengorbankan warga

    Menurut Agus, setiap rencana pembangunan PLTP perlu diletakkan dalam kerangka kebijakan publik yang utuh. Dukungan terhadap energi panas bumi tetap ada, tetapi ia menekankan bahwa manfaat energi bersih tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, atau munculnya konflik sosial di kemudian hari.

    Kerangka itu menuntut keseimbangan antara target kapasitas listrik nasional dan perlindungan komunitas lokal. Di kawasan Ungaran–Kendal, tipologi lahan, aktivitas pertanian, serta kepariwisataan seperti kawasan candi dan lereng gunung menjadi bagian dari ruang hidup yang perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.

    AMDAL harus jadi alat ukur kelayakan, bukan formalitas

    Aspek pertama yang disorot adalah kajian lingkungan dan AMDAL. Kajian tersebut, kata Agus, tidak boleh hanya diposisikan sebagai syarat administratif. AMDAL harus menjadi instrumen utama untuk menilai apakah suatu proyek layak dilanjutkan.

    Penilaian dampak perlu mencakup seluruh siklus kegiatan: eksplorasi, konstruksi, operasi, hingga pascaoperasi. Tanpa pendekatan menyeluruh, risiko jangka panjang terhadap sumber daya alam dan masyarakat setempat sulit diantisipasi secara memadai.

    Dampak yang wajib dipetakan secara rinci

    Kajian komprehensif diharapkan menelaah potensi pengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air, ekosistem, kawasan hutan, keanekaragaman hayati, serta bentang alam. Risiko bencana, kualitas udara, kebisingan, dan perubahan fungsi ruang juga masuk dalam daftar isu yang tidak boleh diabaikan.

    • Ketersediaan serta mutu air tanah dan air permukaan
    • Kelestarian hutan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati
    • Perubahan bentang alam dan fungsi tata ruang
    • Risiko kebencanaan, udara, dan kebisingan operasional

    Dengan pemetaan seperti itu, keputusan investasi energi dapat diuji ulang berdasarkan bukti ilmiah dan partisipasi publik, bukan sekadar target kapasitas terpasang.

    Bagi Jawa Tengah, khususnya koridor Semarang–Ungaran–Kendal, kehati-hatian ini penting agar program energi terbarukan berjalan seiring dengan perlindungan ruang hidup. Pemerintah daerah, pemrakarsa, dan masyarakat diharapkan berada pada satu meja dialog agar proyek panas bumi memberi manfaat tanpa memunculkan beban sosial-lingkungan yang berkepanjangan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: PLTP Gedongsongo, panas bumi Ungaran, Kendal, energi terbarukan, AMDAL, transisi energi, ruang hidup masyarakat, Jawa Tengah

  • Kolaborasi BBPVP Semarang dan KEK Batang Cetak Pekerja Industri Siap Pakai

    Kolaborasi BBPVP Semarang dan KEK Batang Cetak Pekerja Industri Siap Pakai

    Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang mempererat kerja sama dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang serta PT Trax Sumbiri Indo. Langkah ini diarahkan agar tenaga kerja di Kabupaten Batang dan wilayah sekitarnya memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pabrik-pabrik di kawasan industri tersebut.

    Bagi pembaca di Semarang dan Jawa Tengah, kehadiran BBPVP Semarang sebagai mitra pelatihan menegaskan peran kota ini sebagai pusat pengembangan SDM vokasi regional. Program yang digelar tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga membuka jalur penempatan kerja yang terukur.

    Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak

    Sinergi formal ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penempatan tenaga kerja. Dokumen tersebut ditandatangani Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kawasan Industri Terpadu Batang Angga Arie Saputra, Kepala BBPVP Semarang Fikri Kurniakiki, serta HR Manager PT Trax Sumbiri Indo M Hari Nasrullah.

    Angga Arie Saputra menyampaikan bahwa perkembangan kawasan industri menuntut persiapan masa depan pekerja yang matang. Ia berharap kompetensi peserta terus dikembangkan agar bermanfaat di tempat kerja dan memberi kontribusi nyata bagi industri di Batang.

    Pelatihan Vokasi Berbasis Kebutuhan Pabrik

    Implementasi kerja sama diwujudkan lewat Tailor Made Training selama sepuluh hari, berlangsung 10–21 Agustus 2026. Sebanyak 50 peserta mengikuti program secara gratis. Materi disusun mengikuti kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, bukan sekadar kurikulum generik.

    Rangkaian kegiatan mencakup pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, rekrutmen, class hiring, walk-in interview, hingga pemagangan atau On the Job Training. Pendekatan ini memangkas jarak antara ruang kelas dan lantai produksi di kawasan KEK.

    Mayoritas Peserta Langsung Terserap Kerja

    Setelah pelatihan dan seleksi tenaga kerja selesai, sekitar 80 persen peserta dinyatakan diterima bekerja. Angka itu menjadi indikator bahwa desain program selaras dengan lowongan yang dibuka mitra industri di Batang.

    Peserta juga memperoleh sertifikasi kompetensi melalui lembaga yang terafiliasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta sertifikat dari BBPVP Semarang. Kedua dokumen itu menjadi bukti resmi kemampuan yang diakui pasar tenaga kerja.

    Manfaat bagi Semarang dan Jawa Tengah

    Keterlibatan BBPVP Semarang menempatkan institusi pelatihan di ibu kota Jawa Tengah sebagai jembatan antara pencari kerja di pesisir utara dengan investor di KEK Industropolis Batang. Model kolaborasi serupa berpotensi direplikasi untuk kawasan industri lain di Jateng, sepanjang kebutuhan DUDI dipetakan sejak awal.

    Bagi masyarakat Batang dan sekitarnya, akses pelatihan gratis dilanjutkan peluang penempatan mengurangi risiko mismatch keterampilan. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan dapat menjadikan capaian 80 persen penyerapan sebagai acuan evaluasi program SDM berikutnya.

    Ke depan, penguatan rantai pelatihan–sertifikasi–penempatan tetap krusial agar ekspansi industri di Batang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja lokal. Monitoring alumni pelatihan dan penyesuaian kurikulum berkala akan menjaga relevansi kompetensi di tengah perubahan teknologi pabrik.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: KEK Batang, BBPVP Semarang, tenaga kerja industri, pelatihan vokasi, Jawa Tengah, sertifikasi BNSP, Industropolis Batang

  • Ulama Rembang Desak Anulir Iddah Politik Calon Ketum PBNU

    Ulama Rembang Desak Anulir Iddah Politik Calon Ketum PBNU

    Isu iddah politik NU kembali memanas setelah pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul I’lmi Asy-Syar’ie Rembang, Jawa Tengah, KH Imam Baihaqi, menolak keras keputusan pimpinan sidang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang memberlakukan lagi Peraturan Perkumpulan terkait masa tunggu politik bagi calon Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Bagi warga nahdliyin di Jawa Tengah, sikap kiai asal Rembang ini menjadi sorotan karena menyangkut prinsip kesetaraan kader.

    Menurut catatan yang disampaikan dalam forum publik, ketentuan iddah politik itu sebelumnya sudah dicabut lewat Sidang Pleno Komisi Organisasi. Karena itu, KH Imam Baihaqi menilai langkah menghidupkan kembali aturan tersebut membingungkan dan merugikan kader yang baru meninggalkan jabatan politik kurang dari setahun.

    Alasan penolakan aturan masa tunggu politik

    KH Imam Baihaqi menekankan bahwa pencabutan Perkum di Komisi Organisasi semestinya membuka ruang kontestasi yang setara. Seluruh kader NU, tanpa kecuali, berhak maju sebagai calon Ketua Umum PBNU sepanjang memenuhi persyaratan lain yang sah.

    Ia mempersoalkan mengapa keputusan plenar organisasi diabaikan saat pimpinan sidang kembali memberlakukan masa iddah. Bagi kalangan pesantren di Rembang dan sekitarnya, kejelasan aturan internal dinilai krusial agar muktamar tidak menimbulkan kesan selektif.

    Forum Mimbar Muktamar di Tambakberas Jombang

    Pernyataan itu disampaikan pada serial talkshow “Mimbar Muktamar NU” bertajuk “Saat Muktamirin Dipermainkan” yang digelar Suluh Nahdliyin. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Al Maliki 2 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu, 30 Agustus 2026.

    Di hadapan peserta forum, kiai Rembang itu menguraikan keresahan sejumlah muktamirin terkait dinamika pengambilan keputusan. Ia menyinggung bahwa perdebatan iddah politik bukan sekadar teknis administratif, melainkan menyentuh rasa keadilan di tubuh organisasi.

    Kritik terhadap arah politisasi PBNU

    KH Imam Baihaqi menilai wajah PBNU saat ini kental dengan manuver politik praktis. “PBNU hari ini itu lebih politis daripada partai politik,” ujarnya dalam forum tersebut, menggambarkan jarak antara praktik kepengurusan dan cita-cita awal organisasi.

    Ia menambahkan, kondisi itu menjauh dari spirit para muassis Nahdlatul Ulama. Model kepemimpinan yang diidamkan warga NU, menurutnya, lebih dekat pada keteladanan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menekankan keberanian moral dan kedekatan dengan umat.

    Implikasi bagi kader NU di Jawa Tengah

    Bagi pembaca di Semarang dan kawasan pantura seperti Rembang, perdebatan ini relevan karena banyak kader NU Jateng aktif di ranah sosial maupun pemerintahan daerah. Aturan masa tunggu yang tidak konsisten berpotensi membatasi regenerasi kepemimpinan dari basis pesantren lokal.

    Meski Muktamar ke-35 berlangsung di tingkat nasional, gema kritik dari ulama Rembang menandakan bahwa isu internal PBNU ikut dipantau ketat di akar rumput Jawa Tengah. Transparansi sidang dan kepatuhan pada hasil komisi organisasi menjadi tuntutan yang terus disuarakan.

    Pada akhirnya, desakan agar Perkum iddah politik dianulir menempatkan kembali soal keadilan kader sebagai titik tolak. Apakah pimpinan sidang merespons kritik tersebut akan menentukan persepsi publik nahdliyin terhadap kredibilitas proses muktamar.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: muktamar NU, iddah politik, KH Imam Baihaqi, PBNU, Rembang, Nahdlatul Ulama, Jawa Tengah

  • Protes Aturan Iddah Politik Warnai Muktamar ke-35 NU di Jombang

    Protes Aturan Iddah Politik Warnai Muktamar ke-35 NU di Jombang

    Suasana Muktamar NU Jombang sempat memanas ketika sekelompok massa yang mengaku pendukung bakal calon Ketua Umum PBNU Yusuf Chudhori memaksa mendekati ruang sidang. Mereka menolak poin syarat masa iddah politik yang dinilai muncul mendadak dan merugikan tokoh yang pernah memimpin DPW PKB Jawa Tengah itu.

    Peristiwa berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Minggu, 30 Agustus 2026. Dorong-mendorong dengan petugas keamanan tidak terhindarkan saat massa bersikeras masuk arena sidang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

    Alasan massa menolak syarat iddah politik

    Menurut pernyataan massa, sidang pada malam sebelumnya belum memuat aturan masa iddah politik bagi calon ketua umum PBNU. Mereka menilai panitia kemudian memasukkan ketentuan itu secara tiba-tiba. Aturan tersebut dianggap menjegal langkah Gus Yusuf, yang riwayatnya sempat menjabat ketua DPW PKB Jawa Tengah.

    Bagi pembaca di Semarang dan wilayah Jateng lainnya, nama Yusuf Chudhori relatif familiar karena jejak kepengurusan partai di tingkat provinsi. Keberatan massa dipusatkan pada rasa ketidakadilan prosedural, bukan pada substansi muktamar secara keseluruhan.

    Desakan agar pimpinan panitia menemui demonstran

    Dalam orasi di luar ruang sidang, massa meminta Ketua Panitia Muktamar yang disapa Gus Ipul serta Pimpinan Sidang Pleno M Nuh keluar dan bertemu langsung. Mereka ingin penjelasan terbuka soal kapan dan bagaimana syarat iddah politik ditetapkan sebagai filter calon ketua umum.

    Ketegangan di pintu arena sempat membuat arus peserta dan undangan terganggu. Petugas menjaga garis pengamanan agar sidang tetap berjalan, sementara massa bertahan dengan tuntutan agar aturan yang dipersoalkan ditinjau ulang.

    Kaitan tokoh Jateng dan sensivitas syarat calon ketum

    Polemik iddah politik menyentuh sensitivitas kader yang pernah aktif di jabatan partai. Gus Yusuf, dengan latar belakang ketua DPW PKB Jateng, menjadi contoh kasus yang diangkat massa: apakah jeda dari jabatan politik wajib diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan konteks organisasi.

    Di kalangan nahdliyin Jateng, muktamar selalu disimak karena arah kepemimpinan PBNU berimbas pada jaringan pesantren, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial di daerah. Penolakan massa di Jombang menjadi sinyal bahwa transparansi syarat pencalonan tetap menjadi isu yang diawasi ketat.

    Massa bubar dengan catatan ancaman kembali

    Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga laporan ini disusun, massa aksi akhirnya membubarkan diri. Namun mereka memberi catatan tegas: akan kembali ke arena jika sidang pleno menghasilkan keputusan yang dinilai merugikan calon yang mereka dukung.

    • Lokasi aksi: GSG Tambakberas, Jombang
    • Fokus keberatan: masa iddah politik calon ketua umum PBNU
    • Calon yang didukung massa: Yusuf Chudhori (Gus Yusuf)
    • Status akhir: massa bubar, sidang berlanjut dengan kewaspadaan

    Pengamanan di sekitar GSG tetap dijaga agar agenda muktamar tidak terhambat. Pihak-pihak terkait diharapkan menuntaskan perbedaan tafsir aturan melalui mekanisme resmi sidang, sehingga peserta dari berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, dapat mengikuti proses tanpa gangguan di luar ruang pengambilan keputusan.

    Muktamar ke-35 NU di Jombang kembali mengingatkan bahwa legitimasi syarat calon ketum sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi prosedur. Bagi publik Jateng, pantauan terhadap hasil pleno tetap relevan karena menyangkut tokoh yang pernah aktif di tingkat provinsi serta arah organisasi ke depan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Muktamar NU, Yusuf Chudhori, iddah politik, PBNU, Jombang, DPW PKB Jateng, Nahdlatul Ulama, GSG Tambakberas

  • Ahli Hukum Nilai Klarifikasi Polisi ke Koordinator AMPB Pati Prosedur Biasa

    Ahli Hukum Nilai Klarifikasi Polisi ke Koordinator AMPB Pati Prosedur Biasa

    Pemanggilan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono yang akrab disapa Mas Botok, oleh Polda Metro Jaya menjadi sorotan publik di Jawa Tengah, termasuk bagi pembaca di Semarang yang mengikuti dinamika aksi warga Pati. Pemerhati hukum menilai klarifikasi Mas Botok soal rekening yang menampung dana sekitar Rp80 juta merupakan bagian normal penyelidikan, bukan langkah yang perlu ditafsirkan berlebihan.

    Polda Metro Jaya menyatakan akan meminta keterangan terkait rekening tersebut. Polisi menegaskan tindakan atas rekening itu bukan penyitaan, melainkan penundaan transaksi sementara demi kepentingan penelusuran aliran dana, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Posisi AMPB Pati dalam perhatian kepolisian

    Supriyono dikenal sebagai koordinator AMPB, aliansi masyarakat yang berbasis di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Isu pemanggilan ini relevan bagi warga Jateng karena menyangkut tokoh lokal yang aktif menyuarakan aspirasi warga di tingkat daerah maupun nasional.

    Fokus kepolisian pada tahap ini diarahkan pada transparansi sumber dana, tujuan penggunaan, serta cara penghimpunan uang di rekening yang dimaksud. Penundaan transaksi digambarkan bersifat sementara dan bukan pengambilalihan aset secara permanen.

    Pendapat pemerhati hukum pidana

    Edi Saputra Hasibuan, pemerhati hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut pada prinsipnya adalah proses klarifikasi. Ia menekankan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan selama prosedur berjalan profesional.

    Menurutnya, Polda Metro Jaya diyakini akan memperlakukan yang bersangkutan dengan baik tanpa intimidasi. Polisi berhak meminta keterangan, namun tetap wajib menghormati hak-hak hukum pihak yang dipanggil. Ia mengingatkan agar pemanggilan tidak dibesar-besarkan atau langsung dimaknai sebagai kriminalisasi.

    Mengapa pemeriksaan dinilai penting

    Pemeriksaan klarifikasi, kata Edi, diperlukan agar penyidik memperoleh gambaran utuh. Informasi yang dicari meliputi asal-usul dana, peruntukannya, dan mekanisme pengumpulannya. Tanpa keterangan langsung dari pihak terkait, ruang spekulasi justru bisa melebar.

    Dosen pascasarjana itu menekankan bahwa pemanggilan semacam ini lumrah dalam praktik kepolisian. Selama batasan hukum dijaga, proses itu justru dapat memperjelas status perkara dan mengurangi kesalahpahaman di ruang publik.

    • Pemanggilan bersifat klarifikasi, bukan vonis.
    • Penundaan transaksi rekening disebut sementara, bukan sita.
    • Nilai dana yang disinggung polisi sekitar Rp80 juta.
    • Fokus pada asal usul, peruntukan, dan cara penghimpunan dana.

    Implikasi bagi wacana publik di Jawa Tengah

    Bagi pembaca di Semarang dan sekitarnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa aktivitas penggalangan dana oleh organisasi masyarakat di daerah tetap dapat masuk radar penegak hukum ketika ada indikasi yang perlu diluruskan. Transparansi keuangan gerakan sipil menjadi isu yang kian sensitif di mata publik Jateng.

    Di sisi lain, pernyataan ahli hukum memberi kerangka bahwa hak warga untuk berserikat dan menyampaikan pendapat tetap harus dilindungi. Klarifikasi tidak otomatis meniadakan legitimasi aspirasi, selama seluruh pihak taat prosedur.

    Hingga keterangan Edi Saputra Hasibuan disampaikan pada Rabu, 26 Agustus 2026, penekanan utama tetap pada profesionalitas polisi dan penghormatan hak yang dipanggil. Publik diimbau menunggu hasil klarifikasi secara proporsional tanpa menyebarkan tafsir yang belum terverifikasi.

    Dengan pendekatan itu, pemanggilan koordinator AMPB diharapkan berjalan tertib, memberi kepastian fakta soal aliran dana, dan menjaga ruang dialog antara warga Pati, pemantau di kota-kota Jateng seperti Semarang, serta aparat penegak hukum di tingkat pusat.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Mas Botok, AMPB Pati, Polda Metro Jaya, klarifikasi dana, Supriyono, hukum pidana, Jawa Tengah, aliran dana

  • Road to Kilau Raya MNCTV Meriahkan Alun-Alun Pati Akhir Pekan

    Road to Kilau Raya MNCTV Meriahkan Alun-Alun Pati Akhir Pekan

    Road to Kilau Raya kembali menyambangi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya sempat menghibur warga Semarang dan sejumlah kota lain, rangkaian pesta rakyat MNCTV kali ini berlanjut ke Pati dan dipusatkan di Alun-Alun Pati pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Bagi pembaca di Semarang dan sekitarnya, agenda ini menjadi opsi hiburan akhir pekan di wilayah pantura timur Jateng.

    MNCTV yang dikenal sebagai Rumahnya Dangdut menempatkan Pati sebagai kota kelima dalam tur Road to Kilau Raya. Sebelumnya, perhelatan serupa telah menyapa Tegal, Semarang, Mojokerto, dan Klaten. Kedatangan di Pati diharapkan mempererat kedekatan stasiun televisi tersebut dengan masyarakat setempat serta pengunjung dari kabupaten tetangga.

    Jadwal dan lokasi pesta rakyat di Pati

    Kegiatan dibuka sejak pukul 07.00 WIB dan berlangsung sepanjang hari hingga malam. Pusat keramaian berada di Alun-Alun Pati, ruang publik yang mudah dijangkau warga kota maupun pendatang. Penyelenggara menyiapkan alur acara agar pengunjung dari berbagai usia bisa ikut serta tanpa harus menunggu hingga malam hari.

    Pembukaan pagi diisi Senam Sehat agar warga bisa bergerak bersama sebelum rangkaian hiburan utama. Selanjutnya tersedia Experience Carnival di zona Rumahnya Anak dan Rumahnya Dangdut, plus Pawai Artis yang biasanya menjadi momen favorit untuk berfoto dan menyaksikan selebritas dari dekat. Aktivitas pendukung lain juga disiapkan agar suasana alun-alun tetap hidup dari pagi hingga malam.

    Deretan bintang yang akan naik panggung

    Pesta rakyat ini tidak hanya mengandalkan permainan dan zona pengalaman. Sejumlah nama dikenal dipastikan meramaikan panggung, antara lain Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbad, The Virgin, Bagindaz, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Vanny KSB, Wina KDI, dan Kiki Primadona. Kehadiran mereka menjadi daya tarik utama bagi penggemar dangdut, pop, serta hiburan keluarga.

    Susunan artis tersebut mencerminkan konsep MNCTV yang menekankan musik dangdut sekaligus tontonan ringan untuk segala umur. Warga Pati dan pengunjung dari Semarang, Kudus, Rembang, atau Jepara yang meluangkan waktu ke alun-alun berpeluang menyaksikan penampilan langsung tanpa harus ke Jakarta.

    Rangkaian kota sebelumnya dan makna bagi Jateng

    Penetapan Pati sebagai kota kelima menegaskan bahwa Jawa Tengah mendapat porsi kunjungan berulang dalam tur ini. Semarang sudah lebih dulu menjadi salah satu titik singgah, sehingga publik Jateng relatif akrab dengan format Road to Kilau Raya: paduan senam massal, karnaval pengalaman, pawai, dan konser artis.

    Bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal di sekitar alun-alun, hajatan semacam ini biasanya menggerakkan keramaian dadakan. Pedagang kaki lima, parkir, serta jasa transportasi lokal berpotensi lebih sibuk pada hari H. Tetap saja, pengunjung diimbau menjaga ketertiban, membawa bekal air minum secukupnya, dan mengikuti arahan panitia di lokasi.

    Tips singkat bagi warga Semarang yang ingin hadir

    Perjalanan darat Semarang–Pati memakan waktu sekitar dua hingga tiga jam tergantung lalu lintas pantura. Berangkat pagi memungkinkan ikut Senam Sehat dan masih leluasa menikmati zona Experience Carnival sebelum kerumunan memuncak sore hari. Disarankan memakai pakaian nyaman, memantau cuaca, serta menyepakati titik kumpul keluarga di area alun-alun yang mudah dikenali.

    • Catat tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2026
    • Lokasi: Alun-Alun Pati
    • Mulai: pukul 07.00 WIB
    • Siapkan transportasi dan rencana kepulangan malam hari

    Dengan agenda padat dari pagi hingga malam, Road to Kilau Raya di Pati menawarkan hiburan gratis berskala besar yang relevan bagi keluarga di Jawa Tengah. Pastikan hanya merujuk informasi resmi terkait perubahan teknis di lapangan, dan nikmati kemeriahan tanpa mengabaikan keselamatan bersama.

    Secara keseluruhan, kehadiran tur MNCTV di Alun-Alun Pati memperkuat posisi kota tersebut dalam peta hiburan rakyat Jateng tahun ini, sambil memberi ruang bagi warga Semarang dan kabupaten sekitar untuk menyaksikan artis favorit lebih dekat ke rumah.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Road to Kilau Raya, MNCTV, Alun-Alun Pati, pesta rakyat, dangdut, hiburan Jateng, Pati, artis MNCTV

  • Mahasiswa Muslim Nasional Tolak Aksi AMPB di Depan DPR, Khawatir Provokasi

    Mahasiswa Muslim Nasional Tolak Aksi AMPB di Depan DPR, Khawatir Provokasi

    Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyampaikan penolakan terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Sikap itu dibacakan menjelang jadwal unjuk rasa yang disebut digelar Kamis, 27 Agustus 2026. Fokus penolakan bertumpu pada kekhawatiran terhadap ancaman provokasi serta risiko retaknya persatuan.

    Pernyataan disampaikan Ketua Umum PP SEMMI Zulhadi Ariza di Warkop Kedua, kawasan Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Ia didampingi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang sama. Bagi pembaca di Jawa Tengah, isu ini menyentuh karena Pati merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi ini.

    Alasan penolakan terkait legitimasi dan etika demokrasi

    Zulhadi menekankan bahwa PP SEMMI menolak seruan aksi AMPB apabila gerakan itu tidak memiliki legitimasi yang merepresentasikan bangsa Indonesia. Menurutnya, setiap aksi publik wajib menjunjung etika moral demokrasi agar tidak mudah disusupi kepentingan yang merusak.

    Ia menilai aksi tanpa landasan legitimasi yang jelas berpotensi membuka celah provokasi. Dalam pandangan organisasi tersebut, kondisi seperti itu dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Penegasan ini menjadi inti sikap yang dibacakan di hadapan media.

    Lima butir pernyataan sikap dibacakan bersama mahasiswa

    Selain penolakan terhadap jadwal aksi 27 Agustus 2026, PP SEMMI menyampaikan lima pernyataan sikap sebagai posisi resmi organisasi. Butir-butir itu dibacakan secara bersama oleh jajaran pengurus dan mahasiswa yang hadir di lokasi.

    Meski rincian teknis aksi AMPB menjadi sorotan publik, SEMMI memilih menekankan aspek kehati-hatian. Mereka mengingatkan bahwa ruang demonstrasi sah secara konstitusional, namun harus dijaga agar tidak berubah menjadi alat memecah belah.

    Kaitan isu Pati bagi publik Jawa Tengah

    Kabupaten Pati berada di jalur pantura Jawa Tengah, sehingga dinamika warganya kerap diikuti masyarakat Semarang dan kota-kota sekitar. Isu yang dibawa ke ibu kota negara tetap memiliki resonansi lokal, terutama soal cara menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan gesekan sosial di daerah asal.

    Pengamat sosial di Jateng umumnya mendorong dialog antarpihak sebelum aksi massal digelar di Jakarta. Pendekatan itu dinilai lebih aman bagi stabilitas wilayah dan citra daerah di tingkat nasional. PP SEMMI sendiri menempatkan persatuan sebagai batas yang tidak boleh dilanggar.

    • Aksi AMPB direncanakan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.
    • Jadwal yang disebut: Kamis, 27 Agustus 2026.
    • PP SEMMI menolak jika legitimasi dan etika demokrasi dinilai lemah.
    • Risiko utama yang diingatkan: provokasi dan perpecahan.

    Imbauan menahan diri dari narasi yang memecah belah

    Dalam pembacaan sikapnya, Zulhadi mengajak seluruh pihak menimbang dampak jangka panjang dari setiap seruan turun ke jalan. Mahasiswa yang hadir mendukung penegasan bahwa demonstrasi tidak boleh kehilangan arah moral.

    Organisasi tersebut ingin publik membedakan antara penyampaian aspirasi yang sehat dan gerakan yang rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, energi demokrasi tetap produktif, bukan justru melahirkan ketegangan baru antarwarga.

    Menjelang tanggal yang disebut sebagai hari aksi, imbauan untuk menjaga kondusivitas menjadi relevan bagi warga Pati, Semarang, maupun masyarakat Indonesia secara luas. Persatuan nasional digarisbawahi sebagai fondasi yang harus dijaga bersama.

    PP SEMMI menutup sikapnya dengan penegasan konsisten: penolakan berlaku selama aksi dinilai tidak memenuhi legitimasi yang mewakili bangsa serta rentan memicu provokasi. Publik diimbau mencermati perkembangan secara bijak dan mengutamakan jalur dialog.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: demo Pati, PP SEMMI, AMPB, DPR Jakarta, provokasi, persatuan bangsa, mahasiswa muslim, Kabupaten Pati